Forum Pengaduan dan Konsultasi
Links
Statistik
Total Pengunjung : 286832
Hits : 959705 hits
Bulan : 1664 User
Hari ini : 108 User
Online : 4 User
Motto Kami : Mudah, Cepat, Transparan
Sejarah

Kota Palembang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Lima Dimensi merupakan salah satu pusat perkembangan perekonomian daerah yang strategis.

Sesuai dengan Visi Kota Palembang “Kota Internasional, Sejahtera, dan Berbudaya 2013”. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu upaya Pemerintah Kota palembang adalah dengan membentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang.

 

Dasar hukum pembentukan KPPT Kota Palembang

1.     Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No.10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2); 

2.     Peraturan Walikota Palembang Nomor 15 Tahun 2010 Tanggal 23 Maret 2010, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelayanan Peijinan Terpadu Kota Palembang;

3.     Peraturan Walikota palembang Nomor 30 tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 30);

4.     Peraturan Walikota Palembang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 31);

5.     Peraturan Walikota Palembang No.32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 32);

6.     Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 05 Tahun 2010 Tanggal 09 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.

 

 

Kewenangan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) :

·       Pemberian Ijin

·       Penolakan Ijin

·       Pencabutan Ijin

·       Legalisasi Ijin

·       Duplikat Ijin

·       Pengawasan Ijin

 

 

Jenis Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu berdasarkan Peraturan Walikota Palembang No.32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang ada 29 jenis Ijin, untuk lebih jelasnya silahkan klik pada menu "Jenis Ijin & Syarat" disamping.